Pemerintah Akui Jutaan Warga Miskin Belum Terima Bansos Akibat Kesalahan Data
FYP NEWS — Pemerintah mengakui masih terdapat persoalan serius dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap sekitar 3 juta masyarakat sangat miskin belum menerima bansos akibat kesalahan pendataan atau exclusion error.
Selain itu, pemerintah juga menemukan adanya inclusion error, yakni sekitar 2,7 juta warga golongan rentan miskin justru masuk dalam daftar penerima bantuan meskipun dinilai tidak memenuhi kriteria penerima bansos.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan validitas data masih menjadi tantangan besar dalam penyaluran bantuan sosial nasional, terutama di tengah upaya pemerintah meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Pemerintah menyebut pembenahan sistem data bansos kini menjadi prioritas utama melalui integrasi data lintas kementerian dan percepatan digitalisasi layanan sosial nasional.
Dalam proses tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sistem pertukaran data terintegrasi yang melibatkan sejumlah instansi strategis, mulai dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah integrasi data itu diharapkan mampu meningkatkan akurasi penerima bantuan agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Pemerintah juga menilai transformasi digital menjadi salah satu solusi utama untuk meminimalkan potensi kesalahan data, tumpang tindih penerima, hingga praktik penyalahgunaan bantuan sosial.
Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap program perlindungan sosial, evaluasi dan pembaruan sistem pendataan dinilai menjadi langkah penting agar kepercayaan publik terhadap program bansos nasional tetap terjaga.
Sementara itu, sejumlah kalangan menilai pembenahan data bansos harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang terabaikan dari bantuan negara.
Sumber: Kompas
