Kemenko Polkam Siapkan MCM dan SRM 2026, Perkuat Diplomasi Keamanan Kawasan
FYP NEWS – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rapat koordinasi awal untuk mempersiapkan pertemuan ke-12 Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) dan pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.
Rapat yang berlangsung di Bogor, Kamis (23/4/2026), menandai dimulainya tahapan strategis Indonesia sebagai tuan rumah forum bilateral dan regional tersebut.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika (Pasosaf), Parimeng, menegaskan bahwa kesiapan matang menjadi kunci sukses penyelenggaraan. “Indonesia akan menjadi tuan rumah MCM ke-12 dan SRM ke-7, sehingga diperlukan persiapan yang komprehensif, baik secara teknis maupun substantif,” ujarnya saat membuka rapat.
Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari internal Kemenko Polkam, Pemerintah Australia sebagai co-chair, negara-negara partisipan SRM, kementerian dan lembaga terkait, hingga pemerintah daerah setempat.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya penguatan kerja sama praktis (practical cooperation) serta sinkronisasi agenda bilateral dan regional. Topik yang diangkat mencakup kejahatan lintas negara seperti penipuan daring, judi online, kejahatan siber, pendanaan terorisme, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, hingga keamanan maritim.
Menurut Parimeng, rakor ini juga bertujuan menginventarisasi usulan agenda dari kementerian dan lembaga, memastikan kesiapan delegasi, serta menyusun posisi strategis Indonesia sebelum dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak Australia.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat kemitraan regional serta membangun respons kolektif terhadap ancaman keamanan transnasional yang semakin kompleks,” tegasnya.
Di akhir rapat, Kemenko Polkam menekankan pentingnya menghasilkan agenda yang terukur, aplikatif, dan selaras dengan kepentingan nasional, baik dalam konteks bilateral maupun regional.
Langkah ini mencerminkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi keamanan kawasan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional.
