DPR RI Dorong Transparansi Kebijakan Harga Energi, Tekankan Keadilan dan Evaluasi Berkala
FYP NEWS — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa kebijakan harga energi, termasuk BBM non-subsidi, harus dijalankan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas terkait alasan perubahan harga, proyeksi kebijakan ke depan, serta langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
DPR RI juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan energi agar tetap adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional maupun global, serta memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran.
Pernyataan ini menjadi bagian dari dorongan legislatif agar tata kelola energi nasional tidak hanya berorientasi pada aspek fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang dirasakan masyarakat luas.
