Rizkan Al Mubarrok Ingatkan Pemerintah Jambi: BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Bocor ke Industri

JAMBI — Ketua AWNI Sumatera, Rizkan Al Mubarrok, mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kebijakan di Jambi agar memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, pengawasan yang lemah berpotensi membuat subsidi negara tidak dinikmati masyarakat yang berhak dan justru mengalir ke sektor yang tidak semestinya.

Rizkan menilai persoalan BBM subsidi bukan sekadar urusan distribusi energi, tetapi menyangkut keadilan sosial, efektivitas anggaran negara, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
“Negara mengeluarkan anggaran sangat besar untuk subsidi. Tujuannya jelas, membantu rakyat. Jangan sampai manfaatnya bergeser atau bocor ke sektor yang tidak sesuai peruntukan,” ujarnya.

Menurut Rizkan, BBM subsidi pada prinsipnya dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang sektor tertentu yang telah ditetapkan negara. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari rantai distribusi, pengawasan lapangan, hingga sistem pendataan.
Secara hukum, distribusi dan penyalahgunaan BBM bersubsidi memiliki dasar aturan yang jelas. Ketentuan mengenai minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah mengalami perubahan melalui ketentuan turunan dan regulasi terkait.

Aturan tersebut mengatur tata kelola distribusi, pengawasan, hingga sanksi terhadap penyalahgunaan distribusi BBM.
Selain itu, pemerintah juga memiliki regulasi teknis mengenai jenis BBM tertentu yang memperoleh subsidi dan tata kelola pendistribusiannya. Tujuannya memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Rizkan menilai pengawasan modern harus bergerak melampaui pola lama. Menurutnya, sistem pengawasan ideal tidak hanya mengandalkan operasi lapangan, tetapi juga memanfaatkan data digital, pola konsumsi, serta analisis distribusi berbasis teknologi.

Dalam analisanya, kebocoran subsidi ,jika terjadi dapat menimbulkan efek berantai yang jauh lebih besar daripada sekadar kerugian ekonomi. Dampaknya dapat memengaruhi stabilitas pasokan, memicu kelangkaan, menekan masyarakat kecil, hingga merusak rasa keadilan publik.
“Masalah BBM subsidi bukan sekadar soal liter per liter. Ini menyangkut kepercayaan publik kepada negara,” katanya.

Rizkan juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, serta masyarakat agar distribusi BBM dapat diawasi secara kolektif.
Ia menekankan bahwa pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan hak masyarakat benar-benar terlindungi dan kebijakan negara berjalan sesuai tujuan awalnya.