Enam Kepala Daerah Jadi Tersangka KPK, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Bahaya Korupsi dan Pemborosan
FYP NEWS – Suasana Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), berubah serius ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan peringatan tegas kepada para wali kota se-Indonesia.
Dalam forum yang digelar di Ballroom Hotel Kyriad Muraya itu, Tito menyoroti meningkatnya kasus korupsi di tingkat daerah. Sepanjang triwulan pertama 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan enam kepala daerah sebagai tersangka.
“Tolong jaga betul diri masing-masing dalam membuat kebijakan. Korupsi dan inefisiensi adalah dua hal yang harus dihindari,” tegas Tito dalam pidatonya.
Mantan Kapolri tersebut menilai, kasus korupsi tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah secara keseluruhan. Bahkan, menurutnya, dampak lanjutan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa hubungan yang terganggu antara pemerintah daerah dan pusat berpotensi memengaruhi alokasi anggaran, mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH). Jika hal itu terjadi, pelayanan publik di daerah terancam ikut terdampak.
“Yang dirugikan bukan hanya kepala daerah, tetapi masyarakat luas yang bergantung pada layanan publik,” ujarnya.
Meski demikian, Tito Karnavian juga memberikan apresiasi kepada banyak kepala daerah yang dinilai telah bekerja keras, berinovasi, dan membawa perubahan positif di wilayahnya. Namun, ia mengingatkan bahwa satu kasus korupsi dapat dengan cepat menutupi berbagai capaian tersebut di mata publik.
Untuk itu, Tito mendorong pemerintah daerah dan organisasi seperti Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia agar lebih aktif membangun narasi positif serta mempublikasikan keberhasilan pembangunan daerah secara konsisten.
Di tengah tekanan ekonomi global dan tantangan fiskal daerah yang semakin kompleks, Tito menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi aset utama yang harus dijaga.
“Kepercayaan itu mahal. Sekali hilang karena korupsi atau pemborosan, sangat sulit untuk dibangun kembali,” pungkasnya.
Peringatan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap tata kelola daerah, sekaligus menegaskan komitmen untuk mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
