JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi melalui berbagai instansi terkait terus memperkuat sosialisasi dan koordinasi guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat kembali berjalan optimal setelah masa libur sekolah berakhir. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin program prioritas nasional itu tetap tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penguatan koordinasi dilakukan antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, serta sejumlah lembaga terkait guna menyelaraskan data penerima manfaat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Kepala Regional BGN Provinsi Jambi, Adityo Wirapranatha, pada audiensi bersama BKKBN Provinsi Jambi pada 8 Juni 2026 menegaskan pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat, khususnya kelompok sasaran 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, menekankan bahwa akurasi data menjadi faktor utama keberhasilan program.

“Kita harus memastikan data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal,” ujarnya.

Selain penguatan data, pemerintah daerah juga meningkatkan sosialisasi terkait kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan melalui program MBG. Langkah ini dilakukan untuk menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat menyusul adanya dugaan insiden keracunan yang sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu.

Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi berencana melakukan pendekatan dan edukasi secara intensif kepada sekolah-sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat agar memahami standar keamanan pangan yang diterapkan dalam program tersebut.

Pemerintah memastikan seluruh makanan yang disalurkan melalui program MBG akan melalui proses pengawasan dan pemeriksaan sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Dukungan terhadap keberlanjutan program MBG juga datang dari masyarakat. Pada 19 Juni 2026, ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jambi mendatangi kantor DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan aspirasi agar program tersebut tetap dilanjutkan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang menerima perwakilan massa menyebut aspirasi tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan berhubungan langsung dengan masa depan generasi muda. Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Jambi sebelumnya telah mengambil langkah konkret melalui penerbitan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 765 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Sebagai bagian dari percepatan implementasi program, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga telah meresmikan tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jambi pada Januari 2026.

Keberadaan SPPG tersebut diharapkan mampu mendukung distribusi makanan bergizi secara lebih efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di wilayah Jambi.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Program ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, serta pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sebagai bahan baku penyediaan makanan.

Dengan berbagai langkah koordinasi, sosialisasi, dan penguatan sistem yang terus dilakukan, Pemerintah Provinsi Jambi berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin baik dan berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan generasi masa depan di Provinsi Jambi.