Pemerintah Provinsi Jambi Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, Anggarkan Rp3 Miliar untuk Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang diperkirakan masih berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Langkah antisipatif dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga penyiapan anggaran khusus untuk penanganan dampak bencana.
Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Provinsi Jambi masuk dalam kategori waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Senin, 22 Juni 2026. Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami hujan ringan, terutama Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh, disertai potensi angin kencang di beberapa daerah.
Mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat timbul akibat kondisi cuaca tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar melalui pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana tersebut diprioritaskan untuk mendukung penanganan dampak fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan, krisis air bersih, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, mengatakan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan langkah awal pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario bencana yang mungkin terjadi.
“Anggaran ini disiapkan untuk mendukung langkah-langkah mitigasi dan penanganan dampak El Nino. Kami tetap menjaga ketersediaan dana agar dapat digunakan jika terjadi bencana lain yang membutuhkan respons cepat,” ujarnya.
Sebelumnya, BPBD Provinsi Jambi mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp3,9 miliar. Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memutuskan mengalokasikan Rp3 miliar terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan dana BTT yang masih tersisa sekitar Rp5 miliar.
Pemerintah daerah memastikan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp900 juta akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi di lapangan. Jika kondisi kemarau panjang masih berlangsung hingga pembahasan Perubahan APBD 2026, maka penambahan anggaran akan diusulkan melalui mekanisme APBD Perubahan.
Selain fokus pada ancaman kekeringan dan karhutla, Pemprov Jambi juga terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan hidrometeorologi lainnya. Pengalaman banjir yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025 menjadi pelajaran penting dalam meningkatkan sistem mitigasi dan respons darurat.
Data sebelumnya menunjukkan sebanyak 78 RT terdampak banjir pada Desember 2025, dengan korban jiwa seorang anak berusia empat tahun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, BPBD Provinsi Jambi telah mengaktifkan 81 posko siaga karhutla yang tersebar di berbagai wilayah. Apel Siaga Darurat Bencana Karhutla Tahun 2026 juga telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel dan peralatan di lapangan.
Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sekitar 122 hektare lahan terbakar di Provinsi Jambi. Untuk menekan potensi meluasnya kebakaran, pemerintah juga telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 5 hingga 12 Juni 2026 setelah status siaga darurat karhutla diberlakukan sejak 27 April 2026 hingga November mendatang.
Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa transisi menuju musim kemarau. Warga diminta aktif memantau informasi resmi BMKG dan segera melaporkan potensi kejadian bencana kepada aparat setempat maupun BPBD agar dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
Melalui langkah antisipasi yang telah disiapkan, Pemprov Jambi berharap dampak cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat dan stabilitas aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga.
