Kasus Chromebook Kembali Jadi Sorotan, Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menjadi perhatian publik nasional. Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jaksa Penuntut Umum Roy Riady menegaskan tuntutan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim disusun berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dokumen, serta bukti elektronik yang dinilai saling berkaitan.

Jaksa menyatakan perkara tersebut tidak dibangun atas satu alat bukti tunggal, melainkan rangkaian fakta persidangan yang menurut penuntut umum menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan nasional.

Dalam persidangan, jaksa juga menyoroti dugaan adanya arahan penggunaan Chromebook dalam proyek digitalisasi pendidikan berskala nasional. Penuntut umum mengungkap dugaan pengondisian spesifikasi tertentu yang dinilai mengarah pada sistem berbasis Chrome. Dugaan itu sebelumnya juga muncul dalam proses penyidikan dan fakta persidangan.

Selain itu, jaksa menyinggung keberadaan dugaan shadow organization atau “pemerintahan bayangan” di lingkungan kementerian. Isu tersebut menjadi salah satu bagian yang ikut disorot karena dinilai berhubungan dengan proses pengambilan keputusan strategis di internal lembaga. Dugaan konflik kepentingan terkait relasi bisnis dan investasi juga disebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang sedang diuji di pengadilan.

Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta pidana tambahan berupa uang pengganti dan nilai kekayaan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Sementara itu, pihak terdakwa membantah tuduhan tersebut. Nadiem menyatakan tuntutan yang diajukan jaksa tidak masuk akal dan menilai fakta persidangan justru menunjukkan dirinya tidak bersalah. Tim kuasa hukum juga diperkirakan akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada agenda sidang berikutnya.

Kasus ini memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Selain menyangkut aspek hukum, perkara tersebut juga membuka diskusi besar mengenai tata kelola proyek digitalisasi pendidikan nasional, transparansi pengadaan barang pemerintah, hingga akuntabilitas pejabat publik dalam kebijakan bernilai triliunan rupiah.

Di media sosial, respons publik juga sangat beragam. Sebagian menilai proses hukum harus dihormati sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sementara sebagian lain mempertanyakan konstruksi perkara dan besarnya tuntutan yang diajukan jaksa. Diskusi komunitas daring menunjukkan kasus ini telah berkembang menjadi perdebatan nasional yang melampaui aspek hukum semata.