Modantara Respons Rencana Prabowo Pangkas Potongan Aplikator Jadi 8 Persen: Dinilai Berisiko bagi Ekosistem Digital
FYP NEWS — Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menurunkan potongan aplikator transportasi online dari 20 persen menjadi 8 persen.
Kebijakan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo dalam momentum peringatan Hari Buruh 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi transportasi online di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan pembatasan bagi hasil platform menjadi maksimal 8 persen.
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai terlalu drastis dan berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap keberlanjutan industri digital nasional apabila diterapkan tanpa diskusi mendalam bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra tidak boleh berubah menjadi krisis baru,” ujar Agung dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Agung menegaskan bahwa pihaknya memahami semangat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi online. Namun, menurutnya, setiap kebijakan harus berpijak pada data ekonomi, realitas industri, dan keberlanjutan ekosistem digital yang selama ini menopang jutaan pekerja informal di Indonesia.
Ia menyebut pembatasan komisi hingga 8 persen berpotensi memangkas ruang operasional platform digital secara signifikan.
“Batasan 8 persen ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60 persen dan memaksa sejumlah perusahaan mengubah model bisnisnya secara mendadak,” katanya.
Modantara juga menyoroti pengalaman di India, di mana platform transportasi online berkomisi rendah disebut harus melakukan efisiensi besar, termasuk pengurangan insentif pengemudi dan pemangkasan tenaga kerja agar tetap mampu bertahan.
Selain itu, Agung menilai kebijakan tersebut dapat memengaruhi daya tarik investasi Indonesia di sektor ekonomi digital. Pasalnya, secara global rata-rata platform fee layanan ride-hailing dan delivery berada pada kisaran 15 hingga 30 persen, tergantung model bisnis dan tingkat perkembangan pasar.
“Hal ini dapat berdampak terhadap daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia serta upaya menarik investor masuk ke sektor digital nasional,” lanjutnya.
Meski demikian, Modantara menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan para mitra pengemudi.
Menurut Agung, ekosistem transportasi dan pengantaran digital telah menjadi bantalan sosial penting bagi jutaan masyarakat Indonesia, sehingga setiap kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan mitra dan keberlangsungan industri.
Perdebatan mengenai besaran potongan aplikator diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat perlindungan pekerja sektor digital sekaligus menjaga stabilitas investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
