FYP NEWS – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai menuai sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai skema pembiayaan dalam program tersebut berpotensi menjadi beban berat bagi desa jika tidak disertai perencanaan bisnis yang matang dan realistis.
Berdasarkan simulasi sederhana, koperasi yang memperoleh pembiayaan sebesar Rp3 miliar dengan tenor lima tahun dan bunga sekitar 6 persen per tahun, akan menanggung total kewajiban pengembalian hingga Rp3,9 miliar. Dengan demikian, cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan berkisar Rp65 juta.
Persoalan muncul ketika angka tersebut dibandingkan dengan kondisi riil ekonomi desa. Untuk dapat memenuhi cicilan bulanan tersebut, koperasi dituntut menghasilkan keuntungan bersih yang stabil setiap bulan.
Dalam praktiknya, sektor usaha yang paling mungkin dijalankan koperasi desa adalah perdagangan atau ritel. Namun, margin keuntungan sektor ini umumnya relatif tipis, berkisar antara 5 hingga 7 persen.
Dengan asumsi margin 5 persen, koperasi perlu mencatat omzet hingga sekitar Rp1,3 miliar per bulan. Sementara jika margin mencapai 7 persen, omzet yang dibutuhkan tetap berada di kisaran Rp900 juta per bulan.
Angka tersebut dinilai cukup tinggi jika disesuaikan dengan daya beli masyarakat desa pada umumnya.
“Ini bukan semata soal niat baik program, tapi soal realitas pasar. Kalau tidak dihitung secara matang, koperasi bisa kesulitan memenuhi kewajiban finansialnya,” ujar seorang pengamat ekonomi kerakyatan.
Selain itu, koperasi desa juga harus menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan daya beli masyarakat, persaingan dengan pelaku usaha lokal seperti warung dan tengkulak, hingga persoalan manajemen dan tata kelola.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi serta pendampingan berkelanjutan dinilai menjadi kunci penting agar program ini tidak berujung pada kredit macet atau bahkan kegagalan usaha.
Pemerintah sendiri mendorong koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan instrumen pemerataan kesejahteraan. Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada desain kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi di tingkat desa.
Jika tidak, program yang bertujuan memperkuat ekonomi desa justru berpotensi menimbulkan beban finansial baru bagi masyarakat.