Sejarah hukum internasional memasuki babak krusial ketika Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Karim Khan, secara resmi mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant. Tuduhan yang diajukan bukan simbolik, melainkan konkret: kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam agresi militer Israel di Gaza.
Langkah ini langsung memicu gempa diplomatik global. Selama puluhan tahun, Israel beroperasi di wilayah Palestina dengan impunitas hampir absolut, dilindungi oleh veto dan dukungan politik Amerika Serikat. Namun kali ini, payung perlindungan itu tampak mulai bocor dan dunia menyaksikan dengan mata terbuka.
Standar Ganda Barat yang Telanjang
Reaksi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya justru mempermalukan klaim mereka sendiri sebagai penjaga “tatanan berbasis aturan” (rules-based international order).
Ketika ICC menerbitkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, para pemimpin Barat ,termasuk Presiden AS Joe Biden menyambutnya sebagai kemenangan hukum internasional dan bukti supremasi keadilan global.
Namun, ketika ICC mengarahkan sorotan hukum ke sekutu emas Barat di Timur Tengah, narasinya berubah drastis. Washington menyebut langkah ICC sebagai “keterlaluan”, sementara anggota Kongres AS secara terbuka mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan jaksa ICC.
Pesan yang ditangkap dunia ,terutama Global South (Asia, Afrika, Amerika Latin) sangat gamblang:
Hukum internasional bagi Barat bukan prinsip universal, melainkan alat politik selektif. Berlaku keras bagi musuh, lumpuh total bagi kawan.
Tuduhan Inti: Kelaparan sebagai Senjata Perang
Kasus yang diajukan ICC bukan tuduhan abstrak atau politis. Dasarnya spesifik, terdokumentasi, dan mengerikan: penggunaan kelaparan (starvation) sebagai metode perang terhadap penduduk sipil Gaza.
Menurut Statuta Roma, dengan sengaja:
memblokir bantuan kemanusiaan,
memutus akses air bersih,
menghambat distribusi obat-obatan dan pangan,
adalah kejahatan perang, tanpa pengecualian atas nama pertahanan diri.
Berbagai laporan PBB, organisasi kemanusiaan internasional, serta citra satelit independen menunjukkan bahwa blokade tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana. Klaim “self-defense” runtuh ketika korban utamanya adalah anak-anak, bayi, dan warga sipil yang meninggal akibat malnutrisi dan dehidrasi, bukan karena pertempuran langsung.
Melawan kelompok bersenjata tidak pernah memberi legitimasi hukum untuk menghukum seluruh populasi sipil dengan kelaparan massal.
Israel dan Mitologi Impunitas
Selama ini, Israel hidup dalam keyakinan bahwa hukum internasional tidak pernah benar-benar berlaku bagi mereka, selama dukungan Amerika Serikat tetap solid. ICC kini mengoyak mitologi itu ,atau setidaknya mencoba.
Yang dipertaruhkan bukan hanya Netanyahu sebagai individu, tetapi apakah pemimpin negara yang dilindungi kekuatan adidaya bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.
Hidup-Mati Kredibilitas ICC
Kasus ini adalah ujian eksistensial bagi Mahkamah Pidana Internasional.
Jika tekanan politik Amerika Serikat dan lobi pro-Israel berhasil:
mengintimidasi jaksa,
membekukan proses hukum,
atau memaksa ICC mundur,
maka kredibilitas ICC runtuh secara permanen. Pengadilan ini akan tercatat dalam sejarah bukan sebagai simbol keadilan global, melainkan sebagai lembaga yang hanya berani mengadili pemimpin Afrika dan musuh-musuh Barat.
Surat penangkapan terhadap Netanyahu adalah garis terakhir di pasir.
Apakah hukum internasional benar-benar berlaku setara untuk semua manusia, ataukah ia akan kembali berlutut di hadapan kekuasaan dan bekingan Gedung Putih?
Dunia sedang menonton dan sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi hukum, dan siapa yang mengkhianatinya.
