FYP NEWS – Polemik pengadaan mobil dinas mewah untuk Gubernur Kalimantan Timur akhirnya memicu respons dari internal partai. Partai Golkar menyatakan telah memberikan peringatan kepada kadernya, Rudy Mas’ud, terkait pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar yang menuai sorotan publik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa partainya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur tersebut. Menurutnya, kepala daerah harus lebih peka terhadap situasi masyarakat, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran yang kini menjadi perhatian publik.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” ujar Sarmuji di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Sorotan Publik terhadap Mobil Dinas Mewah
Kontroversi bermula dari rencana pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar. Kebijakan ini langsung memantik kritik masyarakat karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Menurut penjelasan Muhammad Sarmuji, Gubernur Rudy Mas’ud sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran pengadaan kendaraan tersebut telah disetujui sejak tahun 2024. Proses pembeliannya juga dilakukan dengan sistem inden.
Selain itu, kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas dan memiliki medan berat disebut menjadi alasan utama pengadaan kendaraan dengan spesifikasi tinggi.
“Kalimantan Timur medannya berat, dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita,” kata Sarmuji.
Golkar Minta Lebih Sensitif terhadap Rakyat
Meski demikian, Partai Golkar menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi masyarakat. Sarmuji menilai seorang kepala daerah tidak boleh menggunakan ukuran pribadi atau alasan administratif semata dalam mengambil keputusan.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Rudy Mas’ud masih menggunakan mobil pribadinya untuk menjalankan aktivitas kedinasan. Menurut Golkar, langkah tersebut lebih bijak di tengah polemik yang berkembang.
“Itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” ujarnya.
“Demi Menjaga Marwah Daerah”
Polemik ini semakin menguat setelah Gubernur Rudy Mas’ud sebelumnya menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut diperlukan untuk menjaga marwah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia juga menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dengan spesifikasi tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai fasilitas kendaraan dinas bagi kepala daerah.
Namun, di tengah meningkatnya tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi penggunaan uang negara, polemik ini kembali memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pejabat publik harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai tolok ukur utama dalam setiap kebijakan.
Dalam konteks demokrasi modern, publik kini tidak hanya menilai legalitas sebuah kebijakan, tetapi juga kepekaan moral para pemimpin terhadap kondisi rakyat yang mereka wakili.