FYP NEWS – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada wacana pemotongan gaji pejabat dalam upaya efisiensi anggaran negara. DPR menilai, langkah tersebut perlu diimbangi dengan keberanian memangkas program kerja yang dinilai tidak mendesak atau tumpang tindih.
Desakan ini mencuat menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran negara yang disampaikan pada Rabu (25/3/2026).
Kalangan legislatif berpandangan bahwa pemotongan gaji pejabat cenderung bersifat simbolis dan hanya memberikan kontribusi kecil terhadap ruang fiskal negara. Sebaliknya, potensi penghematan dinilai jauh lebih besar jika pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap program kementerian dan lembaga yang tidak efisien.
“Efisiensi anggaran tidak cukup hanya dengan memangkas gaji pejabat. Yang lebih penting adalah memastikan belanja negara tepat sasaran dan tidak terbuang pada program yang tidak berdampak langsung,” ujar salah satu anggota DPR.
Dorong Audit Ketat Belanja Negara
DPR juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, khususnya pada belanja barang dan jasa di setiap instansi.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap pengeluaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus menutup celah pemborosan anggaran.
Fokus ke Program Produktif
Efisiensi anggaran disebut menjadi krusial di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis pemerintah. Dengan melakukan penyisiran terhadap program yang bersifat seremonial atau birokratis, pemerintah diharapkan dapat mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih produktif.
Sektor-sektor prioritas seperti perlindungan sosial, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dan tepat sasaran.
Jaga Stabilitas Fiskal Tanpa Tambah Utang
Selain itu, langkah efisiensi juga diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal tanpa harus meningkatkan beban utang negara. DPR menilai, optimalisasi anggaran yang ada merupakan kunci untuk menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang.
Dengan demikian, kebijakan efisiensi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi strategi fundamental dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.