FYP NEWS — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menunjukkan pendekatan tegas namun berpihak pada rakyat dalam mendorong masuknya investasi asing ke daerah. KDM resmi bertemu dengan investor asal Vietnam yang berencana menanamkan modal senilai Rp2 triliun di Jawa Barat.
Meski nilai investasi tergolong besar, KDM menegaskan bahwa investasi tidak boleh hanya berhenti pada angka, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Investasi Harus Pro-Rakyat, Bukan Sekadar Modal
Dalam pertemuan tersebut, KDM secara tegas mengajukan syarat utama agar investasi yang masuk menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Menurutnya, kehadiran investor harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah.
KDM menekankan bahwa Jawa Barat terbuka terhadap investasi, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat. Ia tidak ingin investasi hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa efek nyata bagi masyarakat luas.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Rencana investasi senilai Rp2 triliun ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, khususnya di sektor industri dan ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai bahwa investasi yang sehat adalah investasi yang memberdayakan masyarakat lokal, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi di atas kertas.
Pendekatan KDM ini dinilai sebagai strategi pembangunan yang menyeimbangkan kepentingan investor dan kebutuhan rakyat, sekaligus memperkuat posisi Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
Komitmen KDM: Rakyat Harus Jadi Penerima Manfaat Utama
Sikap KDM tersebut kembali menegaskan komitmennya bahwa rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan pembangunan, termasuk investasi asing. Dengan syarat penyerapan tenaga kerja lokal, KDM ingin memastikan bahwa investasi benar-benar menjadi alat pemerataan ekonomi, bukan sumber ketimpangan baru.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan model kepemimpinan daerah yang tegas, berani, dan berpihak pada kepentingan rakyat, di tengah persaingan daerah dalam menarik investasi.