Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat kecil. Dalam pidatonya pada forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026), Presiden menyoroti ketimpangan akses fasilitas keuangan antara pengusaha besar dan nelayan yang selama ini masih terjadi.
Presiden menilai praktik restrukturisasi kredit yang lazim diberikan kepada pelaku usaha besar seharusnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat kecil, khususnya nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir Indonesia. Menurutnya, keadilan ekonomi tidak boleh hanya menjadi konsep normatif, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
“Kalau pengusaha besar bisa mendapat restrukturisasi, nelayan juga harus mendapat kesempatan yang sama,” tegas Presiden.
Program 5.000 Desa Nelayan: Transformasi Ekonomi Pesisir
Sebagai bentuk keberpihakan nyata, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 desa nelayan dalam empat tahun ke depan. Program tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti:
Pabrik es dan cold storage
Kapal penangkapan ikan baru
Infrastruktur pelabuhan skala desa
Kemudahan regulasi ekspor hasil laut
Skema investasi dengan tenor pengembalian hingga 12 tahun
Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat rantai nilai ekonomi maritim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi keterbatasan akses modal dan teknologi.
Presiden juga membagikan refleksi pribadinya saat pernah menjadi pengusaha yang membutuhkan restrukturisasi kredit untuk bertahan di masa sulit. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi dasar empati dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adil.
Negara Hadir untuk Rakyat Kecil
Pidato Presiden mengandung pesan kuat bahwa negara harus hadir sebagai pelindung sekaligus pemberi kesempatan bagi kelompok ekonomi lemah. Pemerintah, kata Presiden, tidak boleh hanya menjadi fasilitator bagi elite bisnis, tetapi harus memastikan masyarakat di pulau terpencil dan wilayah pesisir memiliki peluang yang sama untuk berkembang.
Kebijakan pembangunan desa nelayan juga dinilai memiliki dampak strategis nasional, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga ketahanan pangan, ekspor perikanan, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.
Momentum ini memperlihatkan arah kepemimpinan yang menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan ,sebuah visi yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.
Sumber: Sekretariat Presiden