Indeks Persepsi Korupsi 2025 Dirilis, Skor Indonesia Turun ke 34 dan Peringkat 109 Dunia
FYP News — Transparency International Indonesia (TII) resmi merilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025. Dalam laporan terbaru tersebut, Indonesia mencatat skor 34 dari 100, turun tiga poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 37.
Penurunan skor ini berdampak langsung pada posisi Indonesia di tingkat global. Dari total 180 negara yang dinilai, Indonesia kini berada di peringkat 109, sejajar dengan Nepal dan sejumlah negara lain, serta masih berada di bawah Timor Leste yang mencatat skor lebih tinggi dalam indeks yang sama.
TII Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Penegakan Hukum
Transparency International Indonesia menilai penurunan skor CPI 2025 mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan serta melemahnya upaya pemberantasan korupsi. Beberapa faktor utama yang disorot meliputi penegakan hukum yang belum konsisten, persoalan integritas lembaga publik, serta kebijakan antikorupsi yang dinilai belum menunjukkan arah tegas dan berkelanjutan.
CPI menjadi salah satu indikator global paling kredibel untuk membaca persepsi korupsi di sektor publik. Indeks ini disusun berdasarkan penilaian para ahli, akademisi, dan pelaku usaha internasional terhadap praktik pemerintahan di berbagai negara.
Makna Skor CPI dan Posisi Indonesia
Sebagai informasi, skor CPI berkisar antara 0 hingga 100. Skor 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sementara 100 mencerminkan sektor publik yang sangat bersih dan transparan. Dengan skor 34, Indonesia masih berada dalam kategori negara dengan risiko korupsi tinggi, sekaligus menunjukkan stagnasi bahkan kemunduran dalam reformasi antikorupsi.
Kondisi ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bahwa agenda pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen yang lebih kuat, tidak hanya dalam retorika, tetapi juga melalui kebijakan konkret dan penegakan hukum yang adil serta independen.
Penurunan skor CPI 2025 menegaskan bahwa data berbicara: kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap integritas sektor publik Indonesia masih menghadapi ujian berat.
