FYP NEWS — Ketua Dewan Perwakilan Sumatera Raya Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI), Rizkan Al Mubarrok, melontarkan kritik keras terhadap fenomena sebagian kelompok yang mengatasnamakan kebebasan berpendapat namun justru merendahkan kepala negara.
Menurut Rizkan, polemik pernyataan mahasiswa terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan gejala yang lebih serius dari sekadar perbedaan pendapat, yakni kemunduran kualitas intelektual dalam ruang demokrasi Indonesia.
“Kritik itu tanda kecerdasan. Menghina itu tanda keputusasaan berpikir. Ketika argumen habis, penghinaan biasanya muncul,” tegas Rizkan.
Presiden adalah Institusi Negara, Bukan Sasaran Emosi
Rizkan menegaskan bahwa presiden bukan individu biasa yang bisa diperlakukan seperti lawan debat di media sosial. Presiden adalah simbol negara, representasi kedaulatan rakyat, dan pemegang mandat konstitusi.
Merendahkan presiden, kata dia, secara tidak langsung sama dengan merendahkan legitimasi negara itu sendiri.
“Orang boleh tidak setuju dengan kebijakan presiden, itu hak demokrasi. Tapi kalau sudah masuk wilayah penghinaan personal, itu bukan lagi kritik , itu degradasi etika politik,” ujarnya.
Bahaya Narasi Delegitimasi terhadap Negara
Dalam perspektif ilmu politik, Rizkan menjelaskan bahwa serangan terhadap legitimasi kepala negara dapat berdampak luas terhadap stabilitas nasional, kepercayaan publik, hingga persepsi internasional terhadap Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa negara-negara besar di dunia menjaga kehormatan institusi kepemimpinan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
“Negara kuat dibangun dari rasa hormat terhadap institusinya. Kalau rakyatnya sendiri merusak wibawa negara, maka musuh tidak perlu bekerja keras untuk melemahkan kita,” kata Rizkan.
Mahasiswa Harus Naik Kelas, Bukan Turun Kualitas
Rizkan juga menyoroti peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang seharusnya menjadi motor peradaban, bukan justru terjebak dalam retorika emosional.
“Mahasiswa itu simbol kecerdasan bangsa. Kalau mahasiswa bicara tanpa etika, yang runtuh bukan hanya reputasi pribadi, tetapi kepercayaan terhadap dunia akademik,” ujarnya.
Menurutnya, kritik paling kuat dalam sejarah justru lahir dari analisis tajam, data kuat, dan bahasa yang bermartabat , bukan dari kata-kata kasar.
Kritik Keras Boleh, Tapi Hormat Wajib
Rizkan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak anti kritik. Namun ia mengingatkan bahwa menghormati kepala negara adalah kewajiban moral kebangsaan.
“Kita boleh mengkritik presiden sekeras apa pun. Tapi menghormati beliau sebagai kepala negara adalah batas etika yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Demokrasi Tanpa Etika adalah Anarki
Rizkan menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekacauan sosial.
“Demokrasi membutuhkan keberanian berpikir, bukan keberanian menghina. Bangsa besar bukan bangsa yang paling keras mengkritik pemimpinnya, tetapi bangsa yang paling beradab melakukannya,” pungkasnya.